 | ||
| Ketua DPRD Kabupaten Buton, LM Yamin, BSc |
Ketua DPRD Kabupaten Buton, LM. Yamin B Sc, mengatakan evaluasi dan pemantauan dalam pelaksanaan pembangunan daerah sangat penting untuk dilakukan. Karena untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dirumuskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan dijabarkan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Demikian dibeberkan Yamin ketika mengampaikan makalahnya dalam acara seminar dan lokakarya DPRD pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Buton, Selasa (30/11).
Selain itu lanjut dia, evaluasi juga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, baik dilihat dari indicator yang bersifat makro maupun mikro. Tujuannya untuk mengetahui factor penunjang, penghambat dan permasalahan pembangunan. Sehingga bisa diketahui apakah memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Disamping evaluasi kata dia, pemantauan juga sangat diperlukan untuk mengetahui efek dari penerapan suatu kebijakan. Kemudian sejauh mana sasaran pencapaian pembangunan dilaksanakan.
“Dan pemantauan ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi pada saat kebijakan dijalankan,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu mengharapkan, setiap instansi pemerintah dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan tugasnya, sekaligus dapat menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi atau SKPD. Sehingga melalui laporan akuntabilitas para stakeholder akan mengetahui keberhasilan instansi yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.(minal)
Demikian dibeberkan Yamin ketika mengampaikan makalahnya dalam acara seminar dan lokakarya DPRD pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Buton, Selasa (30/11).
Selain itu lanjut dia, evaluasi juga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, baik dilihat dari indicator yang bersifat makro maupun mikro. Tujuannya untuk mengetahui factor penunjang, penghambat dan permasalahan pembangunan. Sehingga bisa diketahui apakah memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Disamping evaluasi kata dia, pemantauan juga sangat diperlukan untuk mengetahui efek dari penerapan suatu kebijakan. Kemudian sejauh mana sasaran pencapaian pembangunan dilaksanakan.
“Dan pemantauan ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi pada saat kebijakan dijalankan,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu mengharapkan, setiap instansi pemerintah dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan tugasnya, sekaligus dapat menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi atau SKPD. Sehingga melalui laporan akuntabilitas para stakeholder akan mengetahui keberhasilan instansi yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.(minal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar